 |
| MENGAJAR DENGAN PENUH KETULUSAN |
Adanya sementara keraguan dari sebagian kalangan tentang
Ujian Nasional ternyata ditepis secara resmi oleh Kementrian Pendidikan Nasional RI. Adalah Prof. DR. Fasli Jalal yang menjabat Wakil Mendiknas yang menyatakan bahwa Ujian Nasional akan tetap dilaksanakann karena sudah didukung oleh presiden dan menteri. Pernyataan itu disampaikan oleh Prof. DR. Fasli Jalal dalam pidatonya saat membuka Lokakarya Manajemen Penyelenggaraan Ujian Nasional 2012 yang mulai 23-25 di Hotel Salak, Bogor.
Dilain pihak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Balitbang Kemdiknas, Khairil Anwar, menyatakan kebijakan UN tidak akan berubah. Dan sepengetahuannya belum ada arahan dari Mendiknas untuk melakukan perubahan kebijakan UN.
“Kebijakan UN sebagai penentu kelulusan tidak akan berubah dengan porsi 60:40, namun secara teknis akan terus disempurnakan. Dan juga akan kita kaji mengenai tingkat kesulitan soal, distribusi dan pengamanannya,” tutur Khairil, Senin (26/9).
Meski begitu, untuk menjamin kualitas UN agar mengalami peningkatan kualitas di setiap tahunnya, Balitbang Kemdiknas bekerjasama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menggelar lokakarya nasional dengan tema “Manajemen Penyelenggaraan Ujian Nasional 2012: Peningkatan Kualitas, Akseptabilitas, dan Kredibilitas Ujian Nasional”.
Lokakarya nasional ini digelar di Bogor selama tiga hari, 23-25 September 2011, dan dihadiri oleh seluruh pihak terkait. Seperti seluruh Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, perwakilan guru, komite sekolah, dewan pendidikan dan lain sebagainya.
“Lokakarya ini merupakan forum diskusi perumusan untuk UN yang lebih baik. Karena UN ini sendiri mendapat dukungan beragam pihak,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal, saat membuka lokakarya tersebut, Jumat (23/9), di Kantor Pusat Kemdiknas, Jakarta.
Fasli menjelaskan, dalam lokakarya ini, nantinya secara khusus akan dibicarakan mengenai evaluasi UN sebelumnya seperti memperbaiki organisasi, manajemen, dan mekanisme penyelengaraan UN tahun depan. “Ini untuk mendapatkan hasil ujian yang berkualitas, kredibel dan akseptebel. Juga mampu meningkatkan kejujuran,” ujar Fasli.
Nilai UN Bisa Dijadikan Syarat Untuk Seleksi PTN
Tahun 2012 hasil ujian nasional (UN) bisa diintegrasikan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Terlebih, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.
Hal itu diungkapkan peneliti pendidikan dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Drs. Safari, M., P.A.U. kepada wartawan di sela-sela lokakarya pendidikan Kota Bandung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Rabu (28/9).
“Namun pasti atau tidaknya adalah kebijakan pemerintah, saya tidak bisa memastikan,” ungkap Safari.
Dikatakan, keinginan diintegrasikan nilai UN ke PT ini, karena nilai UN-nya sama (standar). Sementara perguruan tinggi negeri hasil ujiannya belum standar. “Inilah yang menjadi dasar, kami menginginkan nilai UN bisa menjadi syarat masuk ke PTN,” tandasnya.
Menurutnya, secara pelaksanaan, UN sudah berjalan lancar dan sempurna. Yang perlu disempurnakan, adalah masalah teknisnya saja, terutama untuk masuk ke PTN.
“PTN harus menerima, karena wacana ini sudah dibicarakan dan disetujui semua pihak,” tambahnya.
Menurutnya, dari hasil penelitian, pelaksanaan UN di Indonesia dicemburui negara lain, terutama dari sisi teknis pelaksanaan. Selain itu, standar nilai UN pun sama, yakni 5,5 sekalipun standar nilai UN masih terbilang kecil.
“Di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura standar nilai ujian minimal 7,” tandasnya.
Safari menyebutkan, UN untuk mengukur kemampuan siswa yang dilaksanakan secara nasional. Sementara materi yang diujikan adalah minimal pelajaran yang telah diajarkan di sekolah.
“Tidak mungkin materi yang diujikan adalah pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah,” katanya.
Adanya yang kontra mengenai UN ini, karena materi yang di UN tidak sesuai dengan yang diajarkan. Safari mengatakan, harusnya sekolah introspeksi, karena para gurunya mengajar tak benar.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi menyebutkan, diintegrasikannya hasil UN untuk masuk PTN memang sudah dibicarakan dan akan diujicobakan pada tahun 2012 mendatang. Namun, memang ada beberapa teknis pelaksanaan yang harus disempurnakan.
“Khusus mekanisme pelaksanaan UN yang diintegrasikan masuk ke PTN,” tambahnya.
Wahyudin mengaku sangat mendukung hasil UN bisa dijadikan prasayarat untuk masuk PTN. “Namun ada beberapa yang harus disempurnakan,” tandasnya.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung, Kusmeni Hartadji menilai, pemeritah belum siap mengintegrasikan hasil UN untuk menjadi prasyarat masuk ke PTN. Selain sistem pelaksanaan yang belum sempurna, masih terjadi ketidakjujuran di antara para siswa maupun pengawas dalam pelaksanaan UN.
